jurnal tentang otonomi daerah. 5 %µµµµ 1 0 obj >>> endobj 2 0 obj > endobj 3 0 obj >/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI] >>/Annots[ 11 0 R] /MediaBox[ 0 0 595. jurnal tentang otonomi daerah

, Dinamika Otonomi Daerah di Indonesia,2016,Unimal Perss,Makassar. Brian C. Berikut adalah daftar sejarah peraturan perundang-undangan tentang otonomi daerah di Indonesia: Peraturan Perundang-Undangan Tahun Substansi Undang-Undang Nomor 1 1945 Menekankan aspek cita-citaAbstrak Desentralisasi dan otonomi daerah setelah 16 tahun diimplementasikan ternyata belum menunjukkan hasil yang menggembirakan, terutama dalam kaitannya dengan tata pemerintahan yang baik lokal, daya saing ekonomi lokal, kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat setempat. 2, No. Penerapan otonomi daerah di Indonesia memiliki beberapa tujuan yaitu: Mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan di daerah. Hal ini dikarenakan pembicaraan mengenai tujuan otonomi daerah selalu dibarengi harapan untuk mewujudkannya. Person dalam Elwana (2013) mendefinisikan otonomi daerah sebagai pembagian kekuasaan antara pemegang kekuasaan dipusat dengan di daerah. 22 Tahun 1999 tentang. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah . Brian C. memberikan ketegasan mengenai pemerintahan Daerah sebagai satuan pemerintahan yang otonom. Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 1 Juni 2017 | 13-24. Namun terlepas dari. Secara prinsipil terdapat dua hal yang tercantum dalam otonomi yaitu hak dan. Skenario : a) Pada pertemuan pertemuan sebelumnya tutor sudah memberikan tugas kepada salah satu kelompok untuk mempresentasikan materi tentang wawasan nusantara. 2 BAB I PENDAHULUAN A. Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi, kepala daerah tidak terlalu kesulitan dalam mendapatkan dana untuk membiayai program-program pengentasan kemiskinan dan pengangguran. tentang Pemerintah Daerah, memang telah dengan jelas diamanatkan bahwa pada. 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan. Daerah otonom mempunyai kewenangan dan kebebasan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut. IX. , Volume 10 (1), hal 60-68 (2016) Otonomi daerah adalah kewenangan suatu daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya secara mandiri menurut peraturan dan caranya sendiri dengan tidak melanggar pada peraturan perundang- undangan pusat yang sudah berlaku. Karena itulah, dalam pembahasan tentang desentralisasi dan otonomi daerah ini, sangatlah penting untuk membahas tentang kinerja dan kesiapan pemerintah dan aparaturnya, baik dari tingkat pusat hingga daerah. Kebijakan Transmigrasi dalam Kerangka Otonomi Khusus…| Umi Yuminarti 13 Jurnal Kependudukan Indonesia | Vol. a. Misalnya layanan pendidikan dan kesehatan gratis di beberapa daerah di Tanah AirB. Kesimpulan penelitian ini bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia mengalami perkembangan mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah hingga Undang-Undang Nomor 23. Saat membuka rapat kerja pemerintah, akhir Januari lalu,. Dengan dicabutnya Undang-Undang ini dan diganti oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah. Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS VOL. Reformasi 1998 membuka wacana baru tentang arah sistem ketatanegaraan Indonesia. Misalnya autonomy yang berasal dari bahasa Yunani, “autos” berarti sendiri, dan “nomos” yang berarti hukum atau aturan (Abdurrahman, 1987;9). 2, Vol. Berbagai definisi tentang Otonomi Daerah telah banyak dikemukakan oleh para pakar. Tahkim Vol. 89. 23 Tahun 20014. 1, Januari-Maret 2014. Peratutan tentang daerah otonomo di cantumkan pada Undang-undang No. Berdasarkan penjelasan mengenai otonomi daerah di atas kabupaten Tanah Bumbu merupakan salah satu daerah hasil pemekaran pada tahun 2003. Otonomi daerah merupakan proses pengejewantahan penerapan sistem. yang juga ikut berubah dalam arus besar ini adalah mengenai kebijakan Otonomi Daerah. Widjaja, Penyelenggaraan Otonomi Daerah, (2013), Jakarta,. 23 Tahun 2014), menjadi dasar pengaturan otonomi Pemeintah Daerah yang secara konkrit dijelaskan mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah beserta pengaturannya. 5, NO. 6 Wawan Kokotiasa, “Korelasi Otonomi Desa Dalam. Landasan Hukum Otonomi Daerah. Ketetapan MPR ini menyatakan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan sehingga banyak mengalami kegagalan dan tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam perbincangan otonomi daerah ini, terdapat perbedaan persepsi di kalangan cendekiawan, dan para pejabat birokrasi. Faktor ini 1 Marzuki, M. Si JURUSAN SEJARAH FAKULTAS ILMU ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS. dasar hokum Tidak hanya pengertian tentang otonomi daerah saja yang perlu kita bahas. 1. PDF | On Jan 1, 2020, Andi Wahyudi and others published Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Pasca-Orde Baru: Praktek dan Implikasinya | Find. ANALISIS DAN PEMBAHASAN Otonomi Da er ah di I ndo ne s ia t e lah diat ur da la m u nd a ng - u nda ng , yang dalam perkembangannya telah mengalamiperubahan dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. This study aims to discuss social policy and regional autonomy in accordance with the author’s understanding of the various sources obtained. Melalui otonomi daerah diharapkan pemerintah 2. 0 International. Artikel Tentang Otonomi Daerah. 1 – 16. Asal katanya autos (sendiri) dan nomos (keturunan). Utang Rosidin, 2015 ,Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Pustaka Setia Bandung. antara otonomi daerah dan kesejahteraan orang Indonesia. Undang-undang ini sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20047, dikenal juga sebagai undang-undang otonomi daerah karena undang-undang ini mempertegas dan menindaklanjuti prinsip otonomi daerah yang telah diisyaratkan oleh Undang-undang Dasar. 104 tahun 2000 tentang dana perimbangan dinyatakan bahwa pembagian DAU kepada seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia yang berdasarkan bobot dari masing-masing. 5 Supriyanto, Kewenangan Bidang Pertanahan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. daerah dengan memperhatikan otonomi daerah dan otonomi fungsional di bidang kesehatan. Tentang Pemerintahan Daerah telah disahkan dan diundangkan oleh Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri pada tanggal 15 Oktober 2004. P a g e |Dampak Negatif Otonomi Daerah. Jurnal Akuntansi dan Investasi 9 (2), 108-124, Juli 2008 110 Gambar 1. Perinsip Keterbukaan Pembentukan Peraturan Daerah(2010) “Menuju Desentralisasi Berkeseimbangan”, Makalah ditulis untuk Jurnal Ilmu Politik AIPI Nomor 21 Tahun 2010 dengan tema “Dasawarsa Kedua Otonomi Daerah: Evaluasi dan Prospek”, hlm. otonomi daerah pada era reformasi ini telah mengalami perubahan substansif dengan dilakukan amandemen Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 18/1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. undangan. Perbedaan otonomi khusus dengan daerah khusus bukan hanya dari sisi struktur pemerintah daerah,. Menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, proporsional, dan transparan. 96 Kemampuan Keuangan Daerah pada Otonomi Daerah Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang. judul “Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kutai Timur”. Adapun landasan atau dasar hukum dari penerapan otonomi daerah adalah sebagai berikut: Undang Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-2, terdiri dari: Pasal 18 Ayat 1 sampai 7, Pasal 18 A ayat 1 dan 2 dan Pasal 18 B ayat 1 dan 2. 32 Tahun 2004 menentukan bahwa pembentukan suatu daerah harus ditetapkan dengan undang-undang tersendiri. 73-78. Cover Page Footnote . . 5by 2014 about Civil State Apparatus is intended to reform the bureaucracy. Jadi “autonomy” adalah mengatur diri sendiri. Saran-saran. Publik: Kajian Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, Editor: Agus Pramusinto dan Erwan Agus Purwanto, Yogyakarta: GavaMizan: Journal of Islamic Law Published by Department of Ahwal Al-Syakhsiyyah, Faculty of Tarbiyah, Universitas Ibn Khaldun Bogor in partnership with Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI) DKI Jakarta. Pengertian Pemerintahan Daerah Pengertian pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas. Kebijakan nyata tentang otonomi daerah, sebetulnya lahir sejak UU No. ERA OTONOMI DAERAH Suryo Pratolo E-mail : Suryopratolo@gmail. . Merespon isu meningkatnya politik dinasti di era otonomi daerah, pada 06 Agustus 2020, Institute of Governance and Public Affairs (IGPA), Magister Administrasi Publik, Fisipol UGM menyelenggarakan webinar bertajuk “Otonomi Daerah dan Berkembangnya Dinasti Politik di Indonesia” dengan mengundang empat pembicara. Program tersebut antara lain: 1. , Msi. Model Pembentukan Peraturan Daerah, Marten Bunga 821. Jadi dapat diartikan bahwa otonomi daerah adalah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. Ro’is Alfauzi, “Desentralisasi dan Keistimewaan Praktik Otonomi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta”, Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 50Ateng Syafrudin dan Suprin Na’a,. 21. penggabungan daerah, pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. pelaksanaan otonomi daerah, terjadi melalui proses penyerahan sejumlah. Dengan pemberlakuan undang- undang tentang pemerintahan daerah tersebut, maka berbagai daerah menuntut. 3) Untuk mewujudkan local responsive-ness, artinya dengan otonomi daerah diharapkan akan mempermudah an-tisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan sekaligus meningkatkan 460 JURNAL HUKUM NO. garaan desentralisasi dan otonomi di Indonesia berlangsung dalam dinamika yang begitu tinggi. 1 - Maret 2022 29-41. The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 1(1), 1–8. Kebijakan tentang otonomi daerah, memberikan otonomi yang sangat luas kepada daerah, khususnya kota dan kabupaten. 41 Tahun 2007. Ada beberapa peraturan dasar tentang pelaksanaan otonomi daerah,yaitu sebagai berikut: 1. a. Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Vol. Pasal tersebut secara yuridis memiliki dua arti. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa: Potensi Permasalahan dan Solusi. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah konstitusional bersyarat terhadap Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga kata, “mencoblos” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diartikan pula. 102 C. 1. 166 | Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 32. Dasar Hukum dan Landasan Teori Otonomi Daerah 1 . Bantuan Jurnal. Namun tulisan-tulisan itu menjadi tidak komperhensif karena terserak dalam berba-gai media. Desa, maka hal itu akan menjadi pilar penting Otonomi Daerah, keberhasilan Otonomi Daerah sangat ditentukan oleh berhasil tidaknya Otonomi Desa. Hal ini berbeda dengan bunyi Pasal 18 UUD 1945 berdasarkan perubahan kedua Tahun 2000 sebagai berikut. 6 Peraturan Presiden No. (2020). Lijphart, Arend, (2002), Parliamentary versus Presidential Government, Oxford University Press, New York. Autonomi dalam hal ini berarti peraturan sendiri dan undang-undang sendiri. Pilihan Bentuk Negara Mengenai pilihan bentuk negara, Moh. Journal of Governance Innovation Volume 1, Number 1, Maret 2019 (P-ISSN 2656-6273) (E-ISSN) DOI Number 45 Pendahuluan. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, Kajian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menitik beratkan pada studi kepustakaan terkait desentralisasi sistem dan otonomi daerah. (PP 41/2007) tentang Organisasi Perangkat Daerah yang diikuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007. 5 Undang-Undang No. Kata Kunci: Otonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah & Pendapatan Daerah. 1. M. (Pengelolaan Keuangan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)”. Dalam UUD 1945 Bab XIV mengenai kesejahteraan sosial Pasal 33 ayat (3). 3. Jurnal Ilmu Hukum 88 5. keluarnya Undang-Undang terbaru mengenai Pemerintah Daerah UU No. Tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Faktor manusia ini haruslah baik, dalam pengertian moral maupun kapasitasnya. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Undang-Undang No. Konsep otonomi daerah di Indonesia merupakan tindak lanjut dari asas desentralisasi bukan. Pasca amandemen, pengaturan mengenai pemerintahan daerah diubah menjadi 3 (tiga) pasal dengan jumlah total 11 (sebelas) ayat. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja’, Jurnal Kertha Semaya, Vol. Djoko Sujarto, Sektor Swasta Mitra Dalam Pembangunan Kita, Bandung: Seminar Nasional “Peranan Swasta Dalam Penataan Ruang Arsitektur” Unpar dan Departemen Pekerjaan Umum, 1990. A. TEMPLATE JURNAL. pemerintahan, otonomi daerah berarti self government atau the condition of living under one’s own laws. , Dinamika Otonomi Daerah di Indonesia,2016,Unimal Perss,Makassar. pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujutan desentralisasi. 32 841. 2002. Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO’s pada Era Globalisasi & Otonomi Daerah, Pt. 4. 66 * 2015: Pemekaran Daerah di Indonesia. Menata kembali peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah untuk memperbaiki hubungan vertikal dalam pemerintahan. Hyper-centralisation which has been systematically institutionalized during Suharto's rule has been responded with various kind of discontent masked with abandonment of a concept of Indonesia as a unitary state. A. 15 JULI 2008: 459 - 473 lebih dapat mengakomodir aspirasi masyarakat, karena adanya otonomi daerah semakin mendekatkan jarak antara pengambil keputusan dengan masyarakat. Jakarta : Institute for Development and Policy Study. Saat membuka rapat kerja pemerintah, akhir Januari lalu, Presiden Yudhoyono meminta para kepala daerah-khususnya Gubernur-tak ragu bertindak mengatasi segala gangguan keamanan di daerahnya. Tahun 2012 tentang otonomi. 30 . 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan UU No. jurnal serta website yang berhubungan dengan tema penelitian. Momentum bagi upaya penguatan provinsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mulai terasa kuat akhir-akhir ini. File PDF yang Anda pilih harus dimuat di sini jika perambah web mempunyai plugin PDF reader diinstall (sebagai contoh: versi sekarang dari Adobe Acrobat Reader ). Namun tulisan-tulisan itu menjadi tidak3 Undang-Undang No. Mapping jurnal manajemen adalah sebuah proses penting. 1, Januari 2005 : 552-566. 2, Mei 2016, hlm. undang-undang mengenai; otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber dayaOtonomi Daerah”, DIH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 4. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perbedaan Antara Pemimpin dan Aktivis. 217. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 hingga ayat 7. ketika UU No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020Journal Tools. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. Oleh karena itu,sistem otonomi daerah pada era - era sebelumnya terdapat juga beberapa faktor lain yang memperngaruhi penerapan sistem otonomi daerah itu sendiri. Vol. Sedangkan untuk tujuan dibuat artikel ini adalah menjelaskan dan menguraikan kepada khalayak mengenai otonomi daerah pembentuk intensi perilaku koruptif kepala daerah. 4 Undang-Undang No. Otonomi daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. PENDAHULUAN Sejak UU No. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020Kesimpulan penelitian ini bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia mengalami perkembangan mulai dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah hingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah namun sampai. Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang. Dasar Hukum.